Foto Saat BPJS Defisit, Anggota BPK RI: Demi Rakyat tapi Negara Belum Siap

BPJS Defisit, Anggota BPK RI: Demi Rakyat tapi Negara Belum Siap

- Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi angkat bicara terkait defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dilansir TribunWow.com dari laman Twitter @AchsanulQosasi, Kamis (20/9/2018), Achsanul Qosasi mengungkapkan, Undang-Undang yang mengatur BPJS Kesehatan dipaksakan kehadirannya melalui perdebatan.

Achsanul Qosasi menyebut infrastruktur kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesman belum dikelola dengan baik untuk menopang BPJS Kesehatan.

Kehadiran BPJS digadang-gadang demi rakyat, namun kenyataannya menurut Achsanul Qosasi negara belum siap.

"Sebagai Anggota Pansus BPJS, inilah UU yang dipaksakan kehadirannya. Dengan alasan “demi rakyat” UU ini disetuju lewat Perdebatan yang alot, bahkan mnghadirkan massa di Balkon.

Sementara infrastruktur kita belum siap, RS & Puskesmas belum terkelola baik.

'Demi rakyat' tapi Negara belum siap," tulis Achsanul Qosasi dalam akun Twitternya.

Achsanul Qosasi juga menjelaskan BPJS merupakan asuransi.

Di mana asuransi akan tumbuh jika ekonomi negara sedang dalam kondisi yang baik.

Sebaliknya, jika ekonomi rakyat tidak baik, maka yang akan dikorbankan adalah asuransi, sehingga BPJS menjadi defisit.

"BPJS itu Asuransi, yang sehat membiayai yang sakit. Dengan system Iuran dari rakyat yang mampu & sehat.

Asuransi ini akan tumbuh baik jika ekonomi negara sedag baik. Namun disaat ekonomi rakyat tidak baik, maka yang dikorbankan adalah asuransi.

Itulah maka, banyak Pemda nunggak, sehingga BPJS defisit," tulis @AchsanulQosasi.

Diberitakan dari Kompas.com, Selasa (18/9/2018), Presiden RI Joko Widodo telah menandatangai peraturan presiden (perpres) tentang pemanfaatan cukai rokok dari daerah untuk menutup defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Namun, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyebut cukai rokok dari daerah yang digunakan untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan tidaklah cukup, dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (18/9/2018),

Menurut Timboel Siregar, langkah lain yang harus dilakukan pemerintah adalah menaikkan iuran BPJS tiap bulan.

Pasalnya, defisit keuangan BPJS Kesehatan mencapai Rp 16,5 triliun, sedangkan kontribusi cukai rokok dari daerah hanya Rp 5 triliun.

"Ya ini memang langkah yang baik, tapi iuran tetap, ya sama saja," ujar Timboel Siregar.

Pemerintah diminta untuk tegas dalam mengatasi iuran BPJS yang macet.

Selain itu pemerintah juga diminta berani menaikkan iuran pekerja penerima upah (PPU) sehingga mampu menambah iuran.

"Kalau pemerintah takut ada gejolak di masyarakat karena menaikkan iuran mandiri ya, penerima bantuan iuran (PBI)-nya dinaikkan," ujar Timboel Siregar.

Timboel Siregar mengharapkan pemerintah mulai berpikir untuk menaikkan cukai sehingga orang enggan membeli rokok.

Dengan begitu kesehatan masyarakat akan membaik dan tidak banyak yang menggunakan BPJS untuk berobat sehingga meringankan beban BPJS kedepan.

"Tahun depan pasti beban BPJS akan meningkat bisa sampai Rp 100 triliun, nah ini akan semakin berat. Oleh karena itu mungkin bila cukai rokok juga dinaikkan dengan catatan tidak terlalu tinggi bisa jadi solusi yang ampuh," jelas Timboel Siregar. (TribunWow.com/ Qurrota Ayun)

Unggahan Achsanul Qosasi pada Twitter
Unggahan Achsanul Qosasi pada Twitter (Twitter @AchsanulQosasi)
Unggahan Achsanul Qosasi pada Twitter
Unggahan Achsanul Qosasi pada Twitter (Twitter @AchsanulQosasi)

Source: Tribunnews.com

Previous PostKMA Berharap Pinangan Cawapres Maslahat...
Next PostHari Ini, KPK Akan Melantik...